Semua panduan

Daftar fitur yang harus ada di software penggajian untuk Indonesia, dipetakan ke aturannya: upah minimum 2026, PPh 21 TER, BPJS, THR, lembur, cuti, PKWT, slip gaji, dan bukti potong.

Tarif iuran BPJS Kesehatan, JHT, JP, JKK, JKM, dan JKP untuk pekerja penerima upah, batas upah 2026, dan pengaturan yang harus bisa diubah di software payroll, dengan contoh hitungan.

Kapan jasa payroll outsourcing lebih masuk akal daripada software payroll di Indonesia, siapa yang tetap bertanggung jawab atas PPh 21 dan BPJS, PPN dan PPh 23 atas jasa, dan contoh hitungan.

Cara membaca harga software payroll dan HRIS di Indonesia, dari tarif per karyawan dan biaya dasar sampai minimum tagihan, modul tambahan, dan diskon tahunan, dengan hitungan titik impas.

Panduan lengkap biaya software penggajian dan HRIS di Indonesia, dari harga per karyawan, biaya dasar, modul, dan implementasi sampai PPh 21 TER, BPJS, dan Coretax.

Cara software payroll menangani PPh 21 dengan TER PP 58/2023, perhitungan ulang masa pajak terakhir, PPh 21 DTP 2026, bukti potong di Coretax, serta tenggat setor dan lapor PMK 81/2024.

Cara menghitung pajak atas langganan software HR di Indonesia: PPN 12% dengan DPP 11/12, PPN PMSE untuk vendor luar negeri, setor sendiri bila vendor bukan pemungut, dan PPh 23 atas jasa payroll.

Kewajiban pelindungan data karyawan saat memakai software payroll dan HRIS di Indonesia: data spesifik seperti biometrik dan keuangan, perjanjian dengan vendor, kebocoran 3 × 24 jam, dan PP 33/2026.

Panduan memilih modul absensi (mesin sidik jari, wajah, mobile GPS), cuti tahunan, persetujuan lembur, dan self-service karyawan di HRIS untuk UMKM Indonesia, dengan contoh biaya ilustratif.

Metode memilih software penggajian atau HRIS yang paling cocok dengan jumlah karyawan, pola kerja, dan kemampuan tim di Indonesia, dari daftar kebutuhan dan matriks penilaian sampai uji paralel.

Cara menghitung berapa lama biaya awal pindah ke software payroll kembali, dari penghematan waktu HR, biaya jasa yang dihentikan, dan koreksi yang dihindari, dengan dua contoh ilustratif.

Cara menghitung dan menegosiasikan kenaikan harga software payroll dan HRIS saat kontrak diperpanjang, perbandingan bayar tahunan dan bulanan, perpanjangan otomatis, dan contoh hitungan dengan PPN.

Contoh hitungan biaya bulanan software payroll dan HRIS untuk UMKM Indonesia dengan 15, 60, dan 150 karyawan, termasuk biaya dasar, modul, PPN, dan biaya efektif per karyawan.

Contoh lengkap total biaya kepemilikan (TCO) 3 tahun untuk software payroll, jasa payroll outsourcing, dan spreadsheet, termasuk pertumbuhan karyawan, kenaikan harga, PPN, dan waktu internal.

Daftar 12 skenario uji untuk demo software payroll dan HRIS di Indonesia, lengkap dengan hasil yang diharapkan: PPh 21 TER, batas upah BPJS, THR prorata, lembur, PKWT, karyawan keluar, dan Coretax.

Cara menghubungkan software payroll dengan akuntansi, transfer gaji bank, mesin absensi, BPJS, dan Coretax, plus uji dan biaya ilustratif.

Pola kesalahan penggajian yang paling sering terjadi di UMKM Indonesia, dampaknya terhadap PPh 21, BPJS, THR, dan lembur, serta pengaturan software dan kebiasaan kerja yang mencegahnya.

Pasal kontrak SaaS payroll yang perlu dicek: ekspor data dan riwayat gaji, SLA saat gajian, pembaruan aturan pajak/BPJS, dan cara berhenti.

Langkah migrasi dari Excel atau software lama ke software payroll dan HRIS baru di Indonesia: data master, riwayat PPh 21 tahun berjalan, saldo cuti, BPJS, waktu terbaik, dan uji paralel.

Kewajiban slip gaji (PP 36/2021), THR H-7 dan denda 5%, lembur 1/173, dan kompensasi PKWT, dengan contoh hitungan dan bukti yang disimpan.

Daftar sumber resmi untuk mengecek aturan gaji di Indonesia: DJP dan Coretax, JDIH Kemenkeu, BPJS, Kemnaker, dan basis data peraturan.