Harga, Fitur Wajib & Aturan 2026
Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2026 di software payroll: tarif, batas upah, JKP, dan cara mengujinya
Tarif iuran BPJS Kesehatan, JHT, JP, JKK, JKM, dan JKP untuk pekerja penerima upah, batas upah 2026, dan pengaturan yang harus bisa diubah di software payroll, dengan contoh hitungan.
Software payroll harus menghitung enam program jaminan sosial untuk pekerja penerima upah: BPJS Kesehatan 5% (4% pemberi kerja, 1% pekerja) dengan batas upah Rp12.000.000, JHT 5,7% (3,7% dan 2%), JP 3% (2% dan 1%) dengan batas upah yang disesuaikan setiap tahun, JKK 0,24–1,74% menurut kelompok risiko, JKM 0,3%, keduanya ditanggung pemberi kerja, dan JKP yang tidak menambah potongan. Yang paling sering salah bukan tarifnya, tetapi batas upah yang tidak diperbarui dan tarif JKK yang dipukul rata. Karena itu angka-angka ini harus bisa diubah oleh administrator Anda, bukan tertanam di kode vendor.
Panduan ini bagian dari panduan harga software payroll dan HRIS. Angka dicek Oktober 2026; selalu cocokkan dengan situs resmi BPJS sebelum dipakai.
Tarif dan batas upah
| Program | Total | Pemberi kerja | Pekerja | Batas upah | Dasar |
|---|---|---|---|---|---|
| BPJS Kesehatan | 5% | 4% | 1% | Rp12.000.000 | Perpres 82/2018 Pasal 31–32 jo. Perpres 75/2019 |
| JHT | 5,7% | 3,7% | 2% | Tidak ada | PP 46/2015 Pasal 16 |
| JP | 3% | 2% | 1% | Disesuaikan tiap tahun (lihat bawah) | PP 45/2015 Pasal 28–29 |
| JKK | 0,24% / 0,54% / 0,89% / 1,27% / 1,74% | Seluruhnya | – | Tidak ada | PP 44/2015 Pasal 16 |
| JKM | 0,3% | Seluruhnya | – | Tidak ada | PP 44/2015 Pasal 18 |
| JKP | 0,36% | Tidak ada tambahan | Tidak ada tambahan | Rp5.000.000 | PP 37/2021 jo. PP 6/2025 Pasal 11 |
Batas upah JP 2026. Mulai 1 Maret 2026 batas upah JP adalah Rp11.086.300 per bulan (sebelumnya Rp10.547.400 sejak Maret 2025), menurut surat edaran BPJS Ketenagakerjaan nomor B/1226/022026 tanggal 25 Februari 2026 seperti dikutip pemberitaan. Angka ini dihitung BPJS Ketenagakerjaan dari batas tahun lalu dikali 1 ditambah pertumbuhan PDB tahun sebelumnya (PP 45/2015 Pasal 29). Perhatikan: pada Oktober 2026 halaman penerima upah di situs BPJS Ketenagakerjaan masih menampilkan angka lama Rp10.547.400 tanpa tanggal, jadi jangan menyalin angka dari halaman itu. Simpan batas baru di pengaturan software dengan tanggal mulai Maret 2026.
JKP. Iuran 0,36% bersumber dari pemerintah pusat 0,22% dan rekomposisi iuran JKK 0,14%. Manfaat uang tunai 60% dari upah selama paling lama 6 bulan dengan batas upah Rp5.000.000. Bagi software, yang penting adalah data kepesertaan dan riwayat upah yang benar, karena manfaat dihitung dari upah yang dilaporkan.
Contoh ilustratif: di bawah dan di atas batas upah
Dua karyawan di kelompok risiko JKK sangat rendah (0,24%). Untuk karyawan kedua, batas JP memakai Rp11.086.300 yang berlaku mulai Maret 2026.
| Komponen | Upah Rp8.000.000 (pemberi kerja / pekerja) | Upah Rp15.000.000 (pemberi kerja / pekerja) |
|---|---|---|
| BPJS Kesehatan | Rp320.000 / Rp80.000 | 4% × 12.000.000 = Rp480.000 / Rp120.000 |
| JHT | Rp296.000 / Rp160.000 | Rp555.000 / Rp300.000 |
| JP | Rp160.000 / Rp80.000 | 2% × 11.086.300 = Rp221.726 / Rp110.863 |
| JKK 0,24% | Rp19.200 / – | Rp36.000 / – |
| JKM 0,3% | Rp24.000 / – | Rp45.000 / – |
| Total | Rp819.200 / Rp320.000 | Rp1.337.726 / Rp530.863 |
Bila software lupa batas upah, karyawan kedua akan dipotong BPJS Kesehatan 1% × Rp15.000.000 = Rp150.000 (seharusnya Rp120.000) dan JP 1% × Rp15.000.000 = Rp150.000 (seharusnya Rp110.863). Selisih kecil per bulan, tetapi berulang setiap bulan untuk setiap karyawan di atas batas, dan harus dikoreksi bersama BPJS.
Ingat juga dampaknya ke pajak: iuran BPJS Kesehatan, JKK, dan JKM yang dibayar pemberi kerja termasuk penghasilan bruto untuk PPh 21 (PMK 168/2023 Pasal 5 ayat (3)). Iuran JHT dan JP bagian pemberi kerja tidak disebut di sana. Lihat PPh 21 TER dan e-Bupot di Coretax.
Pengaturan BPJS yang harus ada di software
- Batas upah per program, dengan tanggal mulai berlaku, sehingga perubahan Maret tidak mengubah gaji Januari–Februari.
- Tarif JKK per lokasi atau unit kerja, karena kelompok risiko mengikuti lingkungan kerja. Usaha dengan kantor dan bengkel bisa punya dua tarif.
- Dasar upah iuran: upah pokok + tunjangan tetap, sesuai yang dilaporkan ke BPJS.
- Anggota keluarga tambahan BPJS Kesehatan yang iurannya dipotong dari gaji bila karyawan mendaftarkannya.
- Karyawan baru dan keluar di tengah bulan: bagaimana iuran bulan itu dihitung sesuai praktik BPJS.
- Laporan rekonsiliasi per program yang bisa dicocokkan dengan tagihan iuran.
Tenggat dan sanksi
Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (PP 45/2015 Pasal 30 ayat (3) untuk JP; program lain mengikuti ketentuan masing-masing). Pemberi kerja yang memungut iuran pekerja tetapi tidak menyetorkannya dapat dikenai sanksi pidana menurut UU 24/2011 Pasal 55. Di samping itu, PP 86/2013 mengatur sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
Software tidak membayar iuran untuk Anda, tetapi bisa mengurangi risiko dengan pengingat tenggat dan laporan iuran yang cocok dengan tagihan.
Skenario uji BPJS di demo
- Karyawan dengan upah Rp15.000.000: cek batas BPJS Kesehatan dan JP.
- Ubah batas JP mulai bulan tertentu: gaji bulan sebelumnya tidak boleh berubah.
- Dua lokasi kerja dengan tarif JKK berbeda.
- Karyawan yang menambahkan orang tua sebagai anggota keluarga BPJS Kesehatan.
- Karyawan masuk tanggal 20.
- Rekonsiliasi: total iuran software sama dengan tagihan BPJS.
Skenario lain ada di skenario uji demo payroll. Bila iuran sering salah, lihat juga kesalahan umum payroll di UMKM.
Panduan terkait di kategori ini: fitur wajib payroll Indonesia 2026, jasa payroll outsourcing vs software.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah usaha mikro wajib ikut semua program BPJS Ketenagakerjaan?
Menurut PP 6/2025, untuk syarat JKP, usaha menengah dan besar mengikutsertakan pekerja dalam JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM, sedangkan usaha mikro dan kecil sekurang-kurangnya JKN, JKK, JHT, dan JKM. Konfirmasi kewajiban kepesertaan usaha Anda ke BPJS Ketenagakerjaan.
Mengapa batas upah JP berubah setiap tahun?
Menurut PP 45/2015 Pasal 29, BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan batas upah JP setiap tahun dengan faktor 1 ditambah pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya, lalu mengumumkannya paling lama 1 bulan setelah data PDB terbit. Karena itu angkanya harus bisa diubah di software dengan tanggal berlaku.
Apakah iuran pekerja boleh ditanggung perusahaan?
Bisa saja disepakati, tetapi bagian yang ditanggung perusahaan menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan perlu diperlakukan benar untuk PPh 21. Tanyakan konsultan pajak.
Software menghitung iuran berbeda dengan tagihan BPJS. Mana yang benar?
Cocokkan dasar upah yang dilaporkan ke BPJS dengan dasar upah di software. Selisih sering berasal dari tunjangan yang tidak dilaporkan atau batas upah yang belum diperbarui.
Sumber resmi
- BPJS Ketenagakerjaan — tarif penerima upah, batas upah JP, dan JKP
- BPJS Kesehatan — iuran pekerja penerima upah dan anggota keluarga
- Pasal.id — Perpres 82/2018, Perpres 75/2019, PP 44, 45, 46/2015, PP 6/2025, UU 24/2011
- JDIH Kementerian Keuangan — PMK 168/2023 tentang komponen penghasilan bruto
