Harga, Fitur Wajib & Aturan 2026

Apa yang sebenarnya dibayar saat memakai software payroll atau HRIS, cara membaca harga per karyawan, dan aturan gaji, pajak, BPJS, serta data karyawan yang harus didukung software pada 2026.

Software payroll di Indonesia tidak bisa dinilai hanya dari tampilan atau jumlah fitur. Yang menentukan adalah apakah software itu menghitung PPh 21 dengan tarif efektif rata-rata (TER) dan perhitungan ulang di masa pajak terakhir, menghitung iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan batas upah yang benar, mengikuti aturan THR, lembur, cuti, dan slip gaji, lalu menghasilkan data bukti potong PPh 21/26 untuk Coretax. Harga yang tercantum per karyawan per bulan juga hampir selalu punya lapisan lain: biaya dasar, modul tambahan, minimum karyawan, biaya implementasi, dan kenaikan saat perpanjangan.

Mulailah dari panduan harga software payroll dan HRIS. Setelah itu, pilih topik yang paling dekat dengan situasi Anda: model harga per karyawan, biaya dasar, dan modul, jasa payroll outsourcing atau software, atau fitur wajib payroll Indonesia 2026.

Tiga panduan membahas aturan yang paling sering salah di software: PPh 21 TER dan e-Bupot di Coretax, iuran BPJS dan batas upah 2026, serta UU PDP untuk data karyawan. Pajak atas langganan itu sendiri ada di PPN langganan software HR dan PMSE. Semua harga di situs ini ilustrasi, bukan harga vendor.

Harga, Fitur Wajib & Aturan 2026

Panduan dalam topik ini