PPh 21 TER dan e-Bupot 21/26 di Coretax: apa yang harus dikerjakan software payroll setiap bulan

Untuk pegawai tetap, software payroll harus menghitung PPh 21 setiap bulan dengan tarif efektif rata-rata (TER) sesuai kategori A, B, atau C dari status PTKP, lalu menghitung ulang setahun dengan tarif Pasal 17 UU PPh di masa pajak terakhir (Desember, atau bulan karyawan berhenti). Hasilnya harus bisa dijadikan bukti potong di Coretax: bukti potong bulanan, bukti potong tahunan A1 untuk pegawai tetap, BP 21 untuk penerima penghasilan selain pegawai tetap, dan bukti potong PPh 26 untuk penerima luar negeri. Pajaknya disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT Masa dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir (PMK 81/2024 Pasal 94 dan Pasal 171).

Panduan ini bagian dari panduan harga software payroll dan HRIS. Fokusnya apa yang harus bisa dilakukan software, bukan perhitungan pajak pribadi secara rinci.

Dasar aturan yang harus diikuti software

Topik	Aturan	Yang dicek di software
Tarif bulanan	PP 58/2023: TER kategori A (TK/0, TK/1, K/0), B (TK/2, TK/3, K/1, K/2), C (K/3)	Pemetaan status otomatis dan tabel lampiran lengkap
Batas 0%	Kategori A sampai Rp5.400.000, B sampai Rp6.200.000, C sampai Rp6.600.000 per bulan	Karyawan di bawah batas tetap dibuatkan bukti potong
Perhitungan ulang	PMK 168/2023: masa pajak terakhir memakai tarif Pasal 17 atas penghasilan setahun	Pengurang biaya jabatan dan iuran pensiun dihitung di sini
Penghasilan bruto	PMK 168/2023 Pasal 5 ayat (3): iuran JKK, JKM, dan jaminan kesehatan yang dibayar pemberi kerja termasuk penghasilan	Komponen ini ditambahkan ke bruto sebelum dikalikan TER
Kelebihan potong	PMK 168/2023 Pasal 21: dikembalikan ke pegawai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir	Laporan kelebihan potong per karyawan
Kertas kerja	PMK 168/2023 Pasal 20 ayat (1) huruf c–d: catatan penghitungan per penerima penghasilan dibuat dan disimpan	Riwayat hitungan per bulan yang tidak bisa diubah diam-diam
Tenggat	PMK 81/2024 Pasal 94 ayat (2): setor tanggal 15; Pasal 171: lapor 20 hari setelah masa pajak	Kalender dan pengingat

Contoh resmi untuk menguji software

Penjelasan PP 58/2023 memuat contoh yang bisa langsung dipakai saat demo: pegawai tetap dengan gaji Rp10.000.000 per bulan, status K/0, termasuk kategori A, dikenai TER 2%, sehingga PPh 21 Januari–November = Rp10.000.000 × 2% = Rp200.000 per bulan. Di bulan Desember, PPh 21 dihitung ulang dari penghasilan setahun dengan tarif Pasal 17, dikurangi yang sudah dipotong Januari–November.

Minta vendor memasukkan contoh ini. Lalu tambahkan dua variasi dari data Anda sendiri:

Karyawan yang sama, tetapi perusahaan membayar iuran BPJS Kesehatan 4% dan JKK/JKM. Penghasilan bruto untuk TER harus bertambah sebesar iuran itu.
Karyawan K/3 dengan penghasilan yang masuk kategori C.

Bila hasil software berbeda dengan hitungan manual Anda, minta vendor menjelaskan barisnya. Jangan menerima jawaban "sistem sudah otomatis".

Masa pajak terakhir: titik paling rawan

Perhitungan ulang setahun memakai pengurang yang tidak dipakai dalam TER bulanan, antara lain:

Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp6.000.000 setahun (PMK 168/2023 Pasal 10 ayat (2))
Iuran program pensiun dan hari tua yang dibayar pegawai melalui pemberi kerja, termasuk bagian pekerja atas JHT (2%) dan JP (1%) ke BPJS Ketenagakerjaan (Pasal 10 ayat (1) huruf b)
Zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja (Pasal 10 ayat (1) huruf c)
PTKP sesuai status pada awal tahun

Software harus menangani dua jenis masa pajak terakhir: Desember untuk karyawan yang bekerja setahun penuh, dan bulan berhenti untuk karyawan yang keluar di tengah tahun. Kesalahan umum: software tetap memakai TER di bulan karyawan keluar, sehingga bukti potong tahunan salah.

PPh 21 DTP 2026

PMK 105/2025 memberikan fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah untuk masa pajak Januari–Desember 2026 bagi pegawai pemberi kerja di sektor tertentu (alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata, menurut kode KLU di Lampiran PMK). Pegawai tetap memenuhi syarat bila penghasilan bruto tetap dan teraturnya paling banyak Rp10.000.000 per bulan pada masa Januari 2026 (atau bulan pertama bekerja); pegawai tidak tetap bila upahnya rata-rata paling banyak Rp500.000 per hari atau Rp10.000.000 per bulan (PMK 105/2025 Pasal 3–4). Untuk software, artinya:

Penanda per karyawan yang memenuhi syarat
PPh 21 DTP dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada pegawai pada saat pembayaran penghasilan, juga bila perusahaan memberi tunjangan PPh 21 atau menanggung PPh 21; pembayaran tunai ini tidak dihitung sebagai penghasilan kena pajak (PMK 105/2025 Pasal 5 ayat (1)–(2))
Bukti potong tetap dibuat dan pemanfaatan DTP dilaporkan di SPT Masa PPh 21/26 setiap masa pajak (Pasal 5 ayat (3), Pasal 6)
Kelebihan DTP tidak dikembalikan ke pegawai dan tidak dapat dikompensasikan (PMK 105/2025 Pasal 5 ayat (5)–(6); PMK 168/2023 Pasal 21 ayat (2))

Sektor dan syaratnya bisa berubah melalui PMK baru. Cek JDIH Kemenkeu sebelum mengaktifkan fasilitas ini.

Bukti potong di Coretax

Sejak Coretax dipakai, bukti potong PPh 21/26 dibuat melalui menu eBupot di akun Wajib Pajak perusahaan. Buku manual Coretax DJP tentang bukti potong menyebut beberapa hal yang relevan untuk software:

Ada bukti potong pegawai tetap tahunan (A1) dan BP 21 untuk selain pegawai tetap.
Data bisa diunggah dalam format XML, sehingga software yang baik menyiapkan file impor, bukan hanya laporan PDF.
Bukti potong terkirim ke akun Wajib Pajak penerima bila penerima sudah terdaftar di Coretax, dan bisa membantu pengisian SPT Tahunan mereka.

NIK berfungsi sebagai NPWP untuk orang pribadi penduduk, dan NPWP memakai format 16 digit (PMK 81/2024 Pasal 16 ayat (2)). Data karyawan di software harus memuat NIK yang valid; NIK yang salah membuat bukti potong tidak terhubung ke akun karyawan.

Format impor dan templat dapat diperbarui DJP. Tanyakan kepada vendor seberapa cepat mereka menyesuaikan format setelah DJP mengubah templat, dan apakah itu termasuk biaya langganan.

Checklist PPh 21 untuk demo

Contoh resmi PP 58/2023 menghasilkan Rp200.000.
Iuran BPJS Kesehatan, JKK, dan JKM bagian pemberi kerja masuk bruto.
Perubahan status PTKP (misalnya menikah) bisa dicatat per tanggal efektif.
THR dan bonus di bulan yang sama dihitung dengan TER atas total penghasilan bulan itu.
Karyawan keluar Juli: perhitungan ulang di bulan Juli.
Penerima bukan pegawai (tenaga ahli) menghasilkan BP 21.
File impor Coretax bisa diunggah tanpa diedit.
Laporan kelebihan potong Desember dan jadwal pengembaliannya.

Panduan terkait di kategori ini: fitur wajib payroll Indonesia 2026, jasa payroll outsourcing vs software.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah TER membuat PPh 21 setahun lebih besar?

Tidak. TER hanya cara memotong per bulan. Total setahun tetap ditentukan perhitungan dengan tarif Pasal 17 di masa pajak terakhir; selisihnya disesuaikan di bulan itu.

Bagaimana bila karyawan tidak punya NPWP?

Karena NIK berfungsi sebagai NPWP, yang penting NIK valid dan terdaftar. Bila ragu tentang tarif lebih tinggi bagi penerima tanpa NPWP, tanyakan ke KPP atau konsultan pajak.

Apakah software boleh menghitung DTP otomatis untuk semua karyawan?

Tidak. Fasilitas hanya untuk sektor dan batas penghasilan tertentu. Penandaannya harus berdasarkan data, bukan otomatis untuk semua.

Bila tabel TER berubah, siapa yang memperbarui?

Tanyakan dan tulis di kontrak. Software yang baik memungkinkan tabel diperiksa oleh administrator dan diperbarui vendor tanpa biaya tambahan.

Sumber resmi

JDIH Kementerian Keuangan — PP 58/2023, PMK 168/2023, PMK 81/2024, PMK 105/2025
Direktorat Jenderal Pajak — buku manual Coretax dan pengumuman format bukti potong
Coretax DJP — portal Wajib Pajak
Panduan lain: iuran BPJS dan batas upah 2026, skenario uji demo payroll