Kesalahan, Migrasi & Sumber Resmi

Sumber resmi payroll dan HR di Indonesia: tempat mengecek PPh 21, BPJS, upah minimum, THR, dan data pribadi

Daftar sumber resmi untuk mengecek aturan gaji di Indonesia: DJP dan Coretax, JDIH Kemenkeu, BPJS, Kemnaker, dan basis data peraturan.

Diperbarui · 4 menit baca

Sumber resmi payroll dan HR di Indonesia: tempat mengecek PPh 21, BPJS, upah minimum, THR, dan data pribadi

Untuk memeriksa apakah software payroll Anda mengikuti aturan terbaru, ada enam sumber utama: DJP (pajak.go.id) dan Coretax untuk PPh 21/26 dan bukti potong, JDIH Kemenkeu untuk teks PP dan PMK pajak, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk tarif dan batas upah, Kemnaker dan JDIH Kemnaker untuk THR, lembur, dan waktu kerja, serta keputusan gubernur dan dinas ketenagakerjaan provinsi untuk upah minimum. Teks undang-undang dan PP bisa dibaca di basis data peraturan seperti JDIH Setneg, peraturan.go.id, dan pasal.id. Gunakan sumber ini sebagai pembanding setiap kali vendor mengatakan software sudah "otomatis sesuai aturan".

Panduan ini bagian dari kesalahan umum payroll di UMKM. Daftar dicek pada Oktober 2026.

Peta sumber resmi per topik

TopikSumberYang dicek
PPh 21 TER, PTKP, perhitungan ulangJDIH KemenkeuPP 58/2023 (lampiran TER), PMK 168/2023
Tenggat setor dan laporJDIH KemenkeuPMK 81/2024 Pasal 94 (tanggal 15) dan Pasal 171 (20 hari)
Fasilitas PPh 21 DTPJDIH KemenkeuPMK 105/2025 untuk 2026 dan perubahannya
Bukti potong CoretaxDJP, CoretaxBuku manual bukti potong, format impor
PPN langgananJDIH KemenkeuPMK 131/2024
BPJS KesehatanBPJS KesehatanIuran pekerja penerima upah, batas upah
BPJS KetenagakerjaanBPJS KetenagakerjaanJHT, JP (batas upah tahunan), JKK, JKM, JKP
THRKemnaker, JDIH KemnakerPermenaker 6/2016, surat edaran THR tahun berjalan
Lembur, PKWT, PHKPasal.id, JDIH KemnakerPP 35/2021
Pengupahan, slip gajiPasal.idPP 36/2021, PP 51/2023, PP 49/2025
Upah minimumSitus pemerintah provinsi dan dinas ketenagakerjaanKeputusan gubernur UMP/UMK 2026
Data pribadiPasal.id, JDIH SetnegUU 27/2022, PP 33/2026
Undang-undang baruPeraturan.go.id, JDIH BPKUU Pelindungan Ketenagakerjaan setelah diundangkan

Cara membaca peraturan dengan benar

  1. Cek status. Apakah peraturan masih berlaku, sudah diubah, atau dicabut. Misalnya PP 36/2021 telah diubah PP 51/2023 dan PP 49/2025; PMK 250/2008 tentang biaya jabatan sudah dicabut oleh PMK 168/2023.
  2. Baca perubahan bersama aslinya. Banyak basis data menampilkan naskah asli; perubahan ada di peraturan lain.
  3. Baca penjelasan dan lampiran. PP 58/2023 memuat contoh perhitungan di bagian penjelasan dan tabel TER di lampiran; keduanya berguna untuk menguji software.
  4. Perhatikan tanggal berlaku. PP 33/2026 diundangkan 16 Juli 2026 tetapi berlaku 16 Januari 2027. Batas upah JP baru berlaku sejak bulan tertentu, bukan selalu Januari.
  5. Bedakan aturan dan pemberitaan. Berita tentang RUU yang disahkan DPR belum sama dengan undang-undang yang berlaku.

Status beberapa aturan per Oktober 2026

  • PPh 21 TER: berlaku sejak Januari 2024 (PP 58/2023, PMK 168/2023).
  • PPh 21 DTP 2026: PMK 105/2025, untuk sektor tertentu dan penghasilan bruto tetap paling banyak Rp10.000.000 per bulan.
  • PPN langganan: 12% × DPP 11/12 sejak 1 Januari 2025 (PMK 131/2024).
  • Upah minimum 2026: ditetapkan gubernur paling lambat 24 Desember 2025, berlaku 1 Januari 2026 (PP 49/2025).
  • JKP: PP 6/2025, iuran 0,36% tanpa tambahan bagi pekerja dan pemberi kerja, manfaat 60% selama 6 bulan.
  • Batas upah JP 2026: Rp11.086.300 mulai Maret 2026 (SE BPJS Ketenagakerjaan B/1226/022026, dikutip pemberitaan), naik dari Rp10.547.400. Halaman penerima upah di situs BPJS Ketenagakerjaan masih menampilkan angka lama, jadi jangan menyalinnya dari sana.
  • PP 33/2026 (PDP): berlaku 16 Januari 2027. Lembaga PDP belum terbentuk sepenuhnya per laporan September–Oktober 2026.
  • UU Pelindungan Ketenagakerjaan: disahkan DPR 6 Oktober 2026; per pemberitaan 21 Oktober 2026 belum bernomor dan berlaku satu tahun setelah diundangkan; per 28 Oktober 2026 nomornya belum kami temukan di basis data peraturan. Cek peraturan.go.id atau JDIH BPK.

Status ini bisa berubah. Selalu cek ulang di sumber resmi sebelum mengubah pengaturan software.

Memakai sumber resmi saat demo vendor

Sumber resmi paling berguna bila dibawa ke demo, bukan hanya dibaca di kantor:

  1. Cetak atau simpan contoh perhitungan dari penjelasan PP 58/2023 (gaji Rp10.000.000, K/0, kategori A 2% = Rp200.000) dan minta vendor mereproduksinya.
  2. Catat batas upah BPJS dari situs resmi dengan tanggal pengecekan, lalu bandingkan dengan pengaturan default software.
  3. Ambil keputusan gubernur UMK untuk setiap lokasi kerja Anda dan cek apakah software memakai angka yang sama.
  4. Unduh buku manual Coretax tentang bukti potong dari situs DJP dan tanyakan bagian mana yang sudah didukung file ekspor software.
  5. Bawa teks Permenaker 6/2016 Pasal 3 saat menguji THR, terutama definisi upah satu bulan.
  6. Bawa PP 35/2021 Pasal 31–32 saat menguji lembur.

Bila vendor menjawab dengan sumber yang berbeda, misalnya artikel blog atau tabel lama, minta mereka menunjukkan dasar peraturannya. Jawaban yang baik selalu bisa ditelusuri ke pasal.

Ke mana bertanya atau mengadu

MasalahTujuan
Pertanyaan PPh 21, CoretaxKPP tempat terdaftar, kanal layanan DJP
Iuran dan kepesertaan BPJSKantor cabang BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan
THR, upah, lembur (dari sisi pekerja)Dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota, posko THR Kemnaker menjelang hari raya
Kebocoran data pribadiKomdigi (pengawasan sementara), sambil menunggu lembaga PDP
Sengketa dengan vendorNegosiasi, lalu mekanisme di kontrak; untuk nilai kecil, gugatan sederhana di pengadilan negeri

Kapan perlu profesional

  • Konsultan pajak terdaftar: koreksi PPh 21 tahun lalu, karyawan asing, struktur remunerasi khusus, pemeriksaan.
  • Praktisi hukum ketenagakerjaan: PHK, pesangon, perjanjian kerja bersama, perselisihan.
  • Konsultan pelindungan data: penilaian dampak untuk biometrik, transfer data ke luar negeri.

Panduan lain di situs ini merangkum aturan untuk keperluan memilih software: PPh 21 TER dan e-Bupot, iuran BPJS 2026, slip gaji, THR, dan lembur, dan UU PDP untuk data karyawan.

Panduan terkait di kategori ini: integrasi akuntansi, bank, dan mesin absensi, kontrak SaaS HR dan ekspor data.

Pertanyaan yang sering diajukan

Situs peraturan resmi tidak bisa dibuka. Apa alternatifnya?

Coba JDIH kementerian terkait (Kemenkeu, Kemnaker, Setneg). Basis data seperti pasal.id berguna untuk membaca, tetapi untuk kepastian hukum rujuk naskah resmi.

Bagaimana tahu batas upah BPJS terbaru?

Cek halaman pekerja penerima upah di situs BPJS, pengumuman resmi BPJS, atau tanyakan kantor cabang. Catat tanggal berlakunya.

Di mana mencari angka UMP/UMK?

Di keputusan gubernur provinsi Anda, biasanya diumumkan di situs pemerintah provinsi atau dinas ketenagakerjaan.

Apakah vendor software wajib terdaftar di pemerintah?

Penyedia layanan digital umumnya wajib terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. Tanyakan status pendaftaran vendor sebagai bagian dari pemeriksaan.

Sumber resmi

Panduan terkait